Minggu, 30 Desember 2012

Makalah Tentang Order Baru

BAB I
PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Sejak awal bulan Februari 1998, para mahasiswa mulai mengadakan aksi-aksi yang mengarah pada tuntutan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Pada bulan Maret mahasiswa dan sebagian masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menolak hasil pemilu tahun 1997. Mahasiswa yang berada di Indonesia seperti di Jakarta, Yogyakarta, Lampung, dan Medan dalam waktu yang hampir bersamaan melakukan aksi demonstrasi. Aksi-aksi tersebut menuntut beberapa hal, yaitu adili Soeharto dan kroninya. Amanedemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, ekonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Berbagai aksi tersebut disikapi oleh pemerintah secara keras, hingga ada mahasiswa yang menjadi korban. Jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa ini semakin memancing kemarahan rakyat. Mereka melakukan aksi yang lebih keras, bahkan cenderung anarkis. Berawal dari aksi demonstrasi-demonstrasi itu, akhirnya runtuhlah pemerintahan Soeharto. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan reformasi.

1.2  Tujuan
Dari latar belakang yang telah kami simpulkan di atas, kami mendapatkan tujuan permasalahan :
  1. Mengetahui kronologis aksi demonstrasi gerakan reformasi yang berakhir rusuh
  2. Mengetahui penyebab terjadinya reformasi serta yang menjadi lingkup reformasi
  3. Memperbaiki hubungan krisis politik, ekonomi dan sosial dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru
  4. Mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mulai dari Presiden BJ. Haibibe sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini


BAB II
PERMASALAHAN


2.1  Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah kami paparkan sejara singkat, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang hendak kami ajukan :
  1. Apa yang dimaksud dengan reformasi ?
  2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya reformasi ?
  3. Apa saja yang menjadi lingkup reformasi ?
  4. Bagaimanakah perjalanan ero reformasi hingga sekarang ?
  5. Jelaskan secara garis besar langkah-langkah reformasi ketatanegaraan, khsususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan !

2.2  Batasan Masalah
Dari beberapa rumusan masalah yang telah kami ajukan di atas, maka kami membatasi permasalahannya yaitu :
  1. Pengertian reformasi
  2. Penyebab terjadinya reformasi
  3. Yang menjadi lingkup reformasi
  4. Perjalanan era reformasi hingga sekarang
  5. Langkah-langkah reformasi ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan


BAB III
PEMECAHAN MASALAH


Gerakan reformasi merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan orde baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun. Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.
3.1  Pengertian Reformasi
Reformasi berarti perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan didasarkan atas paradigma baru atau kerangka berfikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan, transparasi merupakan tuntutan dalam era reformasi. Dalam alam keterbukaan terungkap hal yang terkait dengan masalah politik dan sosial.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan aktivis reformasi menggeser Kekuasaan Rezim Orde Baru (yang dipimpin oleh Presiden Soeharto) merupakan pra kondisi bagi terwujudnya demokrasi di segala bidang.
Reformasi pasca Soeharto harus bergulir seiring dengan kritik terhadap praktek-praktek penyimpangan kekuasaan selama masa Orde Baru. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan koreksi secara besar-besaran di tubuh birokrasi pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, institusi peradilan dan hukum, dwi fungsi ABRI serta sistem keanggotaan DPR / MPR terus berkembang.

3.2  Penyebab Terjadinya Reformasi
Beberapa faktor penyebab terjadinya reformasi :
1.      Faktor Politik
a.       Adanya korupsi, kolusi dan nepotisme
b.      Kasa tidak percaya kepada pemerintah orde baru di bawah Soeharto karena merebak nepotisme, korupsi
c.       Adanya sekelompok mahasiswa yang menginginkan perubahan pembaharuan
d.      Kekuasaan di zaman orde baru di bawah Soeharto otoriter, tertutup dan personal yang menimbulkan hegemoni terhadap masyarakat.

2.      Faktor Ekonomi
a.       Krisis mata uang rupiah terhadap dolar
b.      Naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari tidak terkehendaki
c.       Sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok
d.      Rusaknya perbankan terutama banyaknya kredit macet yang membebani keuangan negara-negara yang kemudian banyak bank sering dilikuidasi.

3.      Faktor dari Situasi Sosial Masyarakat
a.       Adanya kerusuhan tanggal 13 Mei – 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat
b.      Adanya keberingasan masa yang sulit dikendalikan yang menimbulkan kerusuhan dan kerugian harta benda terlebih nyawa manusia

3.3  Yang Menjadi Ruang Lingkup Reformasi
Adapun beberahal yang menjadi lingkup reformasi antara lain :
1.      Reformasi Politik Fokus
Reformasi politik fokus dalam demokratisasi kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan mendirikan partai terbuka lebar, bahkan pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai politik. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin penuh.

2.      Reformasi Bidang Ekonomi
Reformasi bidang ekonomi adalah penyehat ekonomi dari kesejahteraan. Banyak perbaikan yang dilaksanakan, masalah perbankan, perdagangan, koperasi. Monopli atau digolopi dihapuskan. Masalah hutang luar negeri dicarikan jalan yang kontruktif.

3.      Dalam Bidang Hukum Fokusnya
Dalam bidang hukum fokusnya adalah keadilan atas dasar HAM, munculnya tindakan pemerintah yang bertujuan terciptanya keadilan, sesuai dengan peranan hukum yang diharapkan ikut mengubah masyarakat, dibentuklah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntunan reformasi misalnya dalam bidang ekonomi diciptakan UU kepailitan, dihapuskan UU suversi, banyak dilepaskan nopol dan tapol sesuai semangat Hak Asasi Manusia.

4.      Dalam Bidang Sosial
Dalam bidang sosial adalah fokusnya integrasi nasinal masyarakat Indonesia yang pluralis memerlukan kebijakan kearifan dalam membina hkumnya kesatuan bangsa.

5.      Dalam Bidang Pendidikan
Dalam bidang pendidikan adalah terutama dalam masyarakat kurikulum, sebab pasti akan mendapatkan paradigma baru. Pendidikan IPS memerlukan sikap yang sesuai dengan pandangan yang ada pada era ini, yang hidup di negara Pancasila berdasarkan UUD 1945 sebagai pengatur garis pokok kebijakan negara.

3.4  Perjalanan Pada Era Reformasi Sampai Sekarang
Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, maka sebagai penerusnya adalah Presiden BJ. Habibie dan memulailah perjalanan era reformasi.
  1. Pemerintah BJ. Habibie
Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi. Dan sebagai langkah pertama, ia mengganti Letjen Prabowo dari Panglima Kostrad. Tapi mahasiswa tidak senang dengan adanya presiden baru yang mereka lihat juga merupakan perpanjangan rezim Soeharto. Kabinet reformasi diresmikan pada tanggal 23 Mei 1998 dan pada saat yang bersamaan Presiden BJ. Habibie mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka. Kabinet itu diberi nama “Kabinet Reformasi Pembangunan”. Tugas pokok dari kabinet reformasi pembangunan adlaah melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum dlaam menghadapi era globalisasi.
Tanggal 9 Nopember 1998, mahasiswa kemblai mendatangi Gedung MPR, mereka menuntut pengadilan Soeharto dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Tokoh-tokoh politik seperti Gus Dur, Megawati, Amin Rais, Sultan Hamengkubuwono X, mengadakan pertemuan di Cianjur dengan para mahasiswa untuk mendeklarasikan Deklarasi Cianjur yang berisi “Reformasi di pemerintahan dan penghapusan dwi fungsi ABRI”.
12 Nopember, terjadi lagi demonstrasi di Jakarta. Akhirnya MPR memutuskan pemilu digelar pada bulan Juni 1999, dan komisi pemilihan umum (KPU) telah dibentuk. Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu digelar yang diikuti 48 partai besar dan kecil. Dari 48 partai hanya 21 partai yang bisa mendapatkan kuris di MPR dan hanya 6 partai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu tahun 2004 yaitu PDI-P, Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Naisonal dan Partai Bulan Bintang.
Dalam waktu 1 tahun pemerintahan BJ Habibie telah mengadakan sejumlah langkah pembaharuan politik maupun ekonomi, antara lain :
a.       Kebabasn pers
b.      Pembebasan narapidana politik
c.       Kebebasan mendirikan partai politik
d.      Penyelenggaraan sidang istimewa Nopember 1998
e.       Penyelenggaraan pemilu 1999
f.        Pemisahan keopolisian dengan TNI

Pemerintahan BJ Habibie juga mengalami banuak permasalahan. Krisis ekonomi yang meluas akhirnya disertai dengan krisis kepercayaan. Kepemimpinan Presiden Habibie mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari jurang kehancuran akibat krisis. Dan berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra-krisi, melaksanakan transisi dari negara otorian menjadi demokrasi.
Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius, akan tetapi Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya pemerintah Haibbie menghasilkan 2 Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pertama adalah UU No. 5 Tahun 1998 mengenai Pengesahan Convention Against Torture dan Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Pushiment dan UU No. 29 Tahun 1999 mengenai pengesahan Convention on the Elimitation lf All Forms of Racial Discrimintaion 1965.
Pemerintah Habibie pula memberi pelajaran penting kebijakan luar negeri, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Dalam persoalan Timor Timur menunjukkan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998, dimana beliau mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluase-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.
Habibie merupakan presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di bidang IPTEK baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat terbang mengantar beliau mendapat gelar Doctor Kehormatan (Doctor of Hororis Causa) dari berbagai universitas terkemuka dunia.

  1. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Pada pemilihan presiden di MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 akhirnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipilih menjadi presiden dan Megawati dipilih oleh MPR menjadi wakil presiden tanggal 29 Oktober 1999 Gus Dur dan Megawati mengumumkan kabinet.
Kabinet pertama Gus Dur disebut “Kabinet Persatuan Nasional” adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik :   PDI-P, PPP, PAN, Partai Keadilan (PK), Non Partisaan dan TNI ada dalam kabinet tersebut. Gus Dur kemudian melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah “membubarkan departemen penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media”. Reformasi kedua adalah “membubarkan departemen sosial yang korup”. Adapun hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan antara lain :
a.       Pada bulan Juli 2000, nilai mata uang Indonesia melemah drastis
b.      Kelangkaan BBM terjadi di sekitar Pulau Jawa
c.       Ketegangan politis berlanjut antara Presiden Wahid dan MPR
d.      Tanggal 9 Agustus 2000 mengumumkan bahwa beliau menyerahkan urusan pemerintahan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri, tetapi akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai presiden, ia hanya mendelegasikan tugas-tugas tertentu ke Megawati.
e.       Pada bulan April 2001, dilaporkan negara mengalami defisit anggaran, yaitu pengurangan jumlah produksi di dalam negeri. Hilangnya pendapatan dari fasilitas gas alam di Aceh yang terpaksa ditutup, bursa saham dan mata uang Indonesia mengalami penurunan.

Jalannya pemerintahan Gus Dur dinilai kontroversi, hal ini disebabkan kebijakan-kebijakan Gus Dur antara lain :
a.       Pada Maret 2000, pemerintah Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
b.      Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia
c.       Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Brunegate. Bulan Mei, Badan Urusan Logistik melaporkan bahwa $ 4 juta hilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gusdur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, mush Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Gusdur jua dituduh menyimpan $ 2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Tapi Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut Skandal Brunigate.
d.      23 Agustus 2000, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda
e.       September 2000, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat, tapi bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia
f.        Pertemuan dengan rektor Universitas 21 Januari 2001. Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme.
g.       23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan maklumat dari Istana Presiden “membekukan MPR, membubarkan Partai Golkar dan akan mengakan pemilu dalam satu tahun.

  1. Pemerintah Megawati
Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan didampingi Hazah Haz sebagai wakil presiden. Langkah pertama Presiden Megawati adalah membentuk Kabinet Gotong Royong.
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokrasi di Indonesia dan pelunasan hutang masa Soeharto.
Pemilihan umum 2004 diselenggaraan pada masa pemerintahan Megawati yang merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih secara langsung. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah, melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden manjadi satu paket. Pemilu 2004 dibagi menjadi 3 tahap (minimal dua tahap).
Tahap pertama pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih partai politik dan anggotanya untuk dicalonkan anggota DPR, DPRD dan DPD. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
Tahap kedua (Pemilu Presiden Putaran Pertama) adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
Tahap ketiga (Pemilu Presiden Tahap Kedua) adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 %. Dilaksanakan 20 September 2004. pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik dan anggotanya utnuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD.
Megawati mengalami kekalahan (40 % - 60 %) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

  1. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
MPR periode 1999- 2004 mengamandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tahap kedua dimenangkan dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, dilantik Rabu, 20 Oktober 2004. acara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di ruang sidang paripurna MPR. Dan hasil membentuk sebuah kabinet yang dinamakan “Kabinet Indonesia Bersatu”.
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti Tsunami, Gempa bumi, dll. Ini merupakan tantangan tambahan bagi presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain :
a.       Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai prioritas yang penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global.
b.      Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian dan perdagangan manusia.
c.       Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP3R, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak, 26 Oktober 2006.
d.      Berjanji akan menaikkan gaji PNS dan TNI / Polri sebesar 15 % beserta pemberian gaji ke 13.
e.       Memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2009 mendatang
f.        Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 %, inflasi 6,5 %, nilai tukar rupiah sebesar 9.100 per dolar amerika, suku bunga Bank Indonesia 3 bulan sebesar 8,5 % dan harga minyak dunia sebesar 130 dollar Amerika per barrel.

3.5  Langkah-Langkah Reformasi Ketatanegaraan, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Pembahasan berikut ini akan menguraikan secara garis besar langkah-langkah reformasi ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.
  1. Lembaga Konstitutif (MPR)
Beberapa contoh upaya reformasi di lembaga MPR yang telah maupun yang sedang berjalan :
-         Mayoritas anggota merupakan hasil pemilu kompetitif
-         Jumlah anggota dikurangi dari 1000 menjadi 700 orang
-         Pimpinan MPR harus terpisah dari pimpinan DPR
-         MPR tidak mengesahkan dan membuat GBHN

  1. Lembaga Eksekutif (Presiden)
Usaha-usaha yang dilakukan mendemokratisasikan Lembaga Kepresidenan agar tidak terlalu dominan dan otoriter sebagaimana saat orde lama dan orde baru adalah sebagai berikut :
-         Mekanisme fungsi dan kewenangan presiden harus diatur dengan jelas
-         Jabatan presiden dibatasi untuk 2x periode (Pasal 7 UUD 1945)
-         Penggunaan hak prerogatif presiden harus diminimalkan yaitu harus memperhatikan pertimbangan MA dalam memberi grasi dan rehabilitasi dan memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberi amnesti
-         Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat




BAB IV
PENUTUP


4.1  Kesimpulan
Orde reformasi adalah suatu perubahan disegala bidang mengenai tatanan peri kehidupan lama dengan tatanan peri kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadkan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan di bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
Pengunduran diri presiden soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 pada hakikatnya mengadakan runtuhnya Orde Baru. Peristiwa itu merupakan puncak dari perjuangan gerakan Pro-Reformasi yang dimotori oleh Mahasiswa.

4.2  Saran
Agar jalannya reformasi bisa lebih baik, maka pemerintahan Era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, sehingga sistem pemerintahan yang akan datang lebih baik. Orde reformasi merupakan orde yang paling penting, dan merupakan masa perubahan dari segala aspek pemerintahan, yaitu sosial, politik, ekonomi dan hukum. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai pancasila, kita harus selalu mendukung dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini dan senantiasa selalu mengawasi dan ikut memajukan negara Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA


-         Haris, Syamsudin. 1999. Reformasi Setengah Hati. Jakarta : Erlangga

-         Sumarmi, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII Semester Gasal

-         IPA. 2010. Sejarah Kelas XIII Semester Ganjil. Nganjuk : PT. Temrina Media Grafika

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar