Makalah Penyimpangan Kode Etik Pers


BAB I
PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Pers merupakan lembaga kemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi bersama-sama dengan sub sistem lainnya. Pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Prinsip yang diakui oleh semua negara demokratis adalah campur tangan pemerintah dalam bentuk sensor, pra sensor, izin wajib untuk media cetak dan pembatasan impor produk media dari luar negeri atau pelanggaran administratif sebagai pelanggaran berat pada pembatasan hak-hak menyatakan pendapat dan informasi.
Tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar kode etik jurnalistik. Biasanya setelah ditunjukkan kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksankan kode etik jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan meminta maaf.
Pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran kode etik jurnalistik. Tetapi pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagu dan kalau perlu meminta maaf kepada khalayak. Sebaliknya, pelanggaran kode etik jurnalistik yang disengaja dan termasuk pelanggaran yang berat. Berbagai argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.
Media massa merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Media massa dapat memberikan informasi atau berita tentang keadaan penduduk yang daerahnya tidak terjangkau. Kadang dalam dunia pers sering terjadi penyimpangan baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
Oleh karena itu dalam dunia pers dibekali dengan kode etik jurnalistik agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kode etik jurnalistik tersebut mengatur tentang kewajiban-kewajiban pers dan mengatur tingkah laku pers.

1.2  Tujuan Penulisan
Tujuan makalah ini kami buat adalah untuk mendidik, melatih, dan menambah wawasan kami tentang Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik dan Upaya Pemerintah dalam mengendalikan pers. Adapun maksud secara keseluruhan dari makalah yang kami buat dengan judul “Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik dan Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pers” antara lain :
  • Untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada kelompok kami
  • Untuk melatih kekompoakan berdiskusi dengan kelompok
  • Menambah wawasan kami tentang dunia pers
  • Mengetahui lebih luas tentang penyimpangan kode etik jurnalistik dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers

Berdasarkan beberapa sub-sub di atas terdoronglah kami untuk membuat makalah ini karena kami ingin lebih banyak tahu tentang penyimpangan kode etik jurnalistik dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers yang ada di Indonesia.



BAB II
PERMASALAHAN


1.      Bagaimana perkembangan pers di Indonesia pada era orde baru ?
2.      Bagaimana tuntutan dan kontrol pers yang bebas, tetapi bertanggung jawab) kepada istana selama orde baru ?
3.      Bagaimana perkembangan pers Indonesia pasca reformasi ?
4.      Apa sistem yang dianut pada sistem pers Indonesia ?
5.      Bagaiman etika pers di Indonesia ?
6.      Bagaimana sikap positif terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers ?



BAB III
PEMECAHAN MASALAH


3.1  Perkembangan Pres di Indonesia Pada Era Orde Baru
Sejak Presiden Soeharto mundur sebagai presiden pada 21 Mei 1998, ruang gerak kebebasan berpendapat, khususnya media massa, memang semakin terbuka. Bagaimana topik selama 3 dekade lebih dianggap tabu seperti korupsi, dan kolusi di berbagai kalangan pejabat, kekerasan aparat, bahkan kritik mengenai dasar-dasar bernegara mulai diberitakan secara terang-terangan. Undang-Undang Pokok Pers No. 21 / 1982 telah diganti, bahkan departemen penerangan telah dihapus. Pada umumnya ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia datang dari 3 pihak, yakni penguasa, pemodal dan masyarakat. Secara umum bentuk ancaman yang pertama dan kedua terjadi pada masa orde baru, sementara ancaman ketiga merupakan fenomena yang terjadi pada era reformasi.
Ancaman kepentingan pemodal sangat mempengaruhi kualitas kebebasan pers dari berbagai segi. Misalnya, isu-isu permasalahan yang ditampilkan pers atau media cenderung terbatas hanya pada isu-isu yang tidak bertentangan dengan kepentingan akumulasi modal disektor industri pers. Dalam hal ancaman pihak penguasa, banyak kasus yang bisa kita lihat pada masa orde baru. Senjata utama orde baru untuk menekan pers adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media yang dinilai melanggar kaidah “pers pancasila” umumnya karena menyajikan berita yang menyerang pemerintah sehingga SIUPP dicabut. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah khususnya setelah UU Pers yang baru, UU No. 40 / 1999 ditetapkan. Ketentuan mengenai SIUPP pun tidak lagi berlaku setelah Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.



3.2  Tuntutan dan Kontrol (Pers Yang Bebas, Tetapi Bertanggung Jawab)
Pers bisa diajak untuk menjadi patner in progress dan sumber legitimas bagi “istana”. Kontrol dari “istana” selama orde baru sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal sebagai berikut :
  1. Kontrol untuk memasuki sektor industri media bagi para pelaku bisnis antara lain melalui penciptaan penghalan politik bagi yang ingin turut ambil bagian selain hambatan-hambatan ekonomi yang “alamiah” dari pasar dan ketentuan finansial, penguasa orde baru juga menciptakan ketentuan politik bagi mereka yang ingin menjadi pemain pasar dalam industri media (antara lain dengan pemberian SIUPP secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu)
  2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui mekanisme seleksi dan ketentuan (menjadi anggota PWI) dan penunjukan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah
  3. Kontrol terhadap isi dan isu pemberitaan melalui berbagai mekanisme
  4. Kontrol terhadap sumber daya (resources) antara lain berupa monopoli kertas oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa
  5. Kontrol terhadap akses pres, berupa pencekalan terhadap tokoh-tokoh oposan tertentu agar tidak tampil dalam pemberitaan pers.

3.3  Perkembangan Pers di Indonesia Pasca Reformasi
Wajah pers Indonesia pada masa reformasi berbeda dengan pers Indonesia sebelumnya. Sekarang dengan bergulirnya reformasi, pers Indonesia kelihatan lebih bergairah dibandingkan sebelumnya. Selain sisi kebebasan berekspresi dari pers, pihak pemerintah telah membuka “kran” dalam kemudahan mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga jumlah penerbitan pers meningkat drastis dibanding masa sebelumnya. Kebebasan pers pada zaman orde baru, selalu sangat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya sebagai media massa, tetapi saat ini suasananya jauh berbeda. Dulu hantu SIUPP bisa menerkam sebuah penerbitan tanpa proses hukum yang pasti dan tanpa dibuktikan melalui pengadilan mengenai jelas kesalahannya. Pada dasarnya dalam UU Pokok Pers tahun 1982 jelas-jelas disebutkan bahwa kebebasan pers Indonesia dijamin oleh Undang-Undang. Pemerintahan dalam kabinet reformasi pembangunan telah memberi jaminan tidak akan ada lagi pemberedelan pers. Pers dipersilahkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pula dalam memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat dalam menerbitkan pers. Departemen penerangan telah melakukan reformasi dalam persoalan SIUPP sehingga siapa saja diperbolehkan untuk menerbitkan media cetak. Oleh karena itu, jumlah media cetak saat ini menjadi tiga kali lipat dan jumlah insan pers pun berlipat ganda.

3.4  Sistem Yang Dianut Pada Sistem Pers Indonesia
Sistem pers merupakan subsistem dari sistem komunikasi, sedangkan sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan (sistem sosial) yang merupakan proses saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang komunis. Pada dasarnya sistem pers di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa Persi Indonesia sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

3.5  Etika Pers di Indonesia
Merupakan filsafat di bidang moral mengenai kewajiban-kewajiban pers baik dan buruknya pers, mengatur tingkah laku pers. Sumber etika pers adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang baik buruk, benar salah serta tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers
3.5.1  Pers Pancasila
Melalui pers pancasila dapat dikembangkan suasaa saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam mengamalkan pers pancasila, mekanisme yang dipakai adalah interaksi positif antara masyarakat dan pemerintah. Dalam penjelasan dalam UU No. 40 Tahun 1999, adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik sesuai dengan hati nurani insan pers.

3.5.2  Pers yang bebas dan bertanggung jawab
UUD 1945 Pasal 28 dicantumkan kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat tersebut agar kehidupan, demokrasi dapat ditumbuhkan. Dalam Undang-Undang pers UU NO. 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Jika ada masalah dalam masyrakat pers berupaya membantu menjernihkan persoalan yang ada di masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, harus menjalankan tugas, hak dan kewajiban serta fungsinya yakni mengemukakan apa yang terjadi, jelas, mudah dimengerti serta bersifat terbuka.

3.6  Sikap Positif Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pers
Tanggung jawab moral dalam pembinaan karakter / sifat dan mental bangsa adalah tanggung jawab seluruh bangsa, baik aparatur negara maupun seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan hukum bagi kegiatan pers yang berupa KUH pidana tentang delik pers, UU pers dan ketentuan lainnya. Kebijakan hukum ini merupakan norma atau rambu-rambu dalam rangka pengendalian agar pers bersikap positif sebagaimana mestinya. Mengingat peranan pers amat penting sekali sebagai saluran komunikasi semua pihak yang dapat membentuk opini ke semua pihak baik / buruk,    benar / salah. Seperti halnya pers, pihak pemerintah pun memunyai tanggung jawab untuk tidak mengumumkan suatu berita yang membahayakan kepentingan umum atau mengancam.



BAB IV
PENUTUP


4.1  Kesimpulan
Makalah ini kami buat untuk mengulas lebih dalam tentang penyimpangan kode etik jurnalistik dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers. Masyarakat pers harus meningkatkan kesadaran bahwa sensor pemerintah tidak ada, tetapi nilai-nilai agama dan aturan moral dalam tatanan sosial merupakan suatu yang nyata dan harus dipertimbangkan. Persi Indonesia tidak boleh menentang semua aturan dan nilai-nilai itu. Misalnya, jika pers melihat perselisihan etnis atau konflik penganut agama, pers Indonesia harus menjaga untuk tidak mengobarkan lebih lanjut sentimen para pihak yang terlibat konflik itu.
Organisasi profesi perlu memiliki kode etik yang dapat berperang dan menjadi “polisi moral” bagi para anggotanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika salah seorang anggta profesi yang bersangkutan melanggar kode etik profesinya, maka seluruh anggota kelompok profesi itu bisa ikut tercemar.

4.2  Saran
Pada akhir penulisan makalah ini, kami seluruh anggota kelompok selaku penyusun makalah ini mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan waktu yang sudah anda berikan untuk membaca makalah ini. Kami harap pembaca bisa mengetahui secara lebih dalam tentang penyimpangan kode etik jurnalistik dan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers.

0 komentar: